Perihal      :    Permohonan Praperadilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/07/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini : AGUS RACHMAT, S.H., M.HUM., RIZAL ARITMAFITROH, S.H., BOHAL LUMBANTORUAN, S.H., PUTRA SEMBIRING MELIALA, S.H., dan NATHADIQA ROSMAYADI DZULFIKAR, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Firma Hukum AR & PARTNERS Advocates and Counselor at Laws yang beralamat di Ruko Angsana, Jalan Angsana Raya No. 1 D, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wisny Tri Ariyanti selaku Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : KL.503/VIII/14/KA-2019 tertanggal 27 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

MELAWAN

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resort Banyumas Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum, beralamat di Jalan Letjen. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

1. DASAR HUKUM

1. Bahwa terlahirnya Lembaga Praperadilan adalah untuk memberikan hak pada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon ;

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah segala tindakan (termasuk penetapan penghentian penyidikan/penuntutan) yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan ;

1. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum antara lain terhadap Pelapor/Korban, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya, sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan Pemohon telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap “formalistic legal thinking” secara sempit dan ekstem ;

1. Bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan pasal 77 s/d pasal 88 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus diuji kebenarannya dengan the theory of the priority right (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan individu ataukah terlebih dahulu memperhatikan kepentingan umum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisa mengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due proses) tanpa kebijakan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil ;

1. Bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum Acara Pidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan system pendekatan Strict law atau formalistic legal thinking, adalah sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Miranda Rule atau Miranda Principle, hal tersebut merupakan nilai yang inherent pada diri manusia akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang juga sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative ;

1. Bahwa oleh karena itulah dalam permohonan praperadilan ini yang patut dan perlu diperiksa dan dipertimbangkan adalah apakah tindakan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, dengan kata lain apakah tindakan Termohon tersebut termasuk dalam melakukan penyidikan atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon sudah tepat dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran ;

1. Bahwa berdasarkan pasal 80 KUHAP memberi peluang hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik dalam penghentian peyidikan, dan dalam hal ini secara logika, pada setiap terjadi peristiwa pidana pihak ketiga yang paling berkepentingan di dalamnya ialah “korban” peristiwa pidana itu, oleh karena itu “pihak ketiga yang berkepentingan” dimaksud pasal 80 KUHAP tersebut adalah tidak terbatas pada saksi korban tindak pidana, atau pelapor, dan dengan demikian Pemohon  dapat disebut pihak ketiga dan yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan Praperadilan ini.

1. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon pernah melaporkan dugaan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/06/I/2017/JATENG/RES BMS tanggal 10 Januari 2017 ;

1. Bahwa atas laporan dari Pemohon kemudian Termohon menindaklanjuti dengan melakukan serangkainan penyelidikan dan/atau penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut, namun kemudian Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/07/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pelapor.
2. Bahwa tidak terdapat cukup saksi (Ullus testis nullus testis).

1. Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/07/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019, dan sebelum menanggapi terkait alasan Termohon menghentikan penyidikan, maka akan kami uraikan terlebih dahulu kronologis peristiwa dugaan tindak pidana yaitu sebagai berikut :

• Bahwa pada Tanggal 23 Februari 2012 management BPR Surya Yudha Banjarnegara menerima Surat Dinas dari Manager Pengusahaan Aset Daop 5 Purwokerto Perihal Draft Kontrak Sewa Aset Lahan/Iklan PT KAI (Persero) ;

• Bahwa setelah dilakukan pembahasan oleh kedua belah pihak diperoleh kesepakatan pembayaran sewa lahan sebesar Rp21.750.000,- dipotong Ppn 10% sebesar Rp2.175.000,- sehingga menerima bersih Rp19.575.000,- kemudian draft Kontrak Sewa Aset Lahan/Iklan PT KAI (Persero) berubah menjadi Perjanjian dan ditandatangani Dirut BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara (Agus Budi Santoso,SE), selanjutnya diserahkan kepada Asmen Pengusahaan Aset DAOP V Purwokerto (Dito) ;

• Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2012 Sdr. Aunur Rofiq (Pegawai Bank BPR Surya Yudha) pergi ke Kantor DAOP 5 Purwokerto bertemu dengan Sdr. Dadang Priyono untuk melakukan pembayaran, akan tetapi tidak mendapatkan kejelasan mengenai sistem pembayaran yang sah karena Sdr. Dadang Priyono tidak memberikan tanda bukti resmi (tanda bukti kwitansi bermaterai 6000 dan stempel PT KAI serta tanda tangan Sdr. Dadang Priyono), sehingga akhirnya uang tersebut  ambil kembali.oleh Sdr. Aunur Rofiq ;

• Bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2012 sekitar jam 13.30 Sdr. Agus Muktiono (Putsourching PT. KAI Daop 5) dengan menggunakan seragam koperasi datang ke Bagian Umum BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara dan mengaku dapat perintah dari Sdr, Dadang Priyono untuk mengambil uang sewa sebesar Rp19.575.000,-, kemudian Sdr, Aunur Rofiq menelpon Sdr. Dadang Priyono untuk konfirmasi dan setelah dinyatakan benar bahwa Sdr. Agus Muktiono datang atas perintah Sdr. Dadang Priyono, kemudian uang sewa tersebut diserahkan dan kwitansi yang ditandatangani Sdr. Dadang Priyono  diterima kemudian uang sewa tersebut oleh Sdr. Agus Muktiono diserahkan kepada Sdr. Dadang Priyono di Purwokerto ;

Bahwa beberapa hari kemudian Direksi BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara menugaskan Sdr. Aunur Rofiq untuk menanyakan Perjanjian Kontrak Sewa Lahan yang sudah lama belum keluar, kemudian Sdr. Aunur Rofiq menghadap Asmen Pengusahaan Aset DAOP V